PARA PROFESOR IKUT UNJUK RASA
Beberapa profesor berbagai perguruan tinggi di Sumbar turun gunung berunjuk rasa. Mereka mendesak Presiden RI Joko Widodo menyelamatkan KPK.
Mereka di antaranya Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Werry Darta Taifur, Pakar Hukum Tata Negara Unand Prof Dr Saldi Isra, Dosen UNP Prof Dr Mestika Zed bersama puluhan penggiat antikorupsi dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat Antikorupsi. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tegas menghentikan kriminalisasi terhadap KPK serta mencopot Kepala Bagian Reskrim Mabes Polri.
Aksi dimulai dengan longmarch dari kantor RRI Padang menuju pagar depan Kantor Gubernur Sumbar. Pakar Hukum Tata Negara Unand Padang Saldi Isra berpendapat, konflik KPK dan Polri menjadi ujian seratus hari kerja Presiden Joko Widodo.
“Jika masalah tersebut bisa diselesaikan, maka Joko Widodo akan memiliki modal kuat meneruskan pemerintahan. Sebaliknya, jika kisruh tersebut berlarut-larut, maka Joko Widodo akan terus terombang-ambing dalam kepentingan pihak tertentu,” ujarnya kepada wartawan.
Untuk itu kata Saldi Isra, Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas meminta Polri menghentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap pimpinan KPK ataupun unsur lainnya.
“Pada 30 Januari 2015 adalah seratus hari kerja Jokowi. Masa ini, merupakan turbulensi atau guncangan hebat bagi kepemimpinan Jokowi. Jika dia mampu menyelesaikannya, maka ia memiliki modal kepercayaan dari yang kuat,” paparnya.
Untuk itu, Jokowi yang telah membentuk tim independen ujar Saldi, harus menyelesaikan kisruh ini, juga tetap harus tegas mendeklarasikan bahwa kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polri harus dihentikan.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unand Werry Darta Taifur yang mewakili ratusan Masyarakat Sumbar Antikorupsi dengan tegas mendesak Presiden agar menghentikan kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK.
“ Presiden harus berdiri di atas konstitusi bukan pada kehendak partai, dengan menghentikan penca¬lonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, serta mencopot Kepala Bagian Reskrim Mabes Polri,” katanya.
Sementara itu sejarawan Sumbar yang juga dosen Universitas Negeri Padang (UNP) Mestika Zed menga-takan, konflik yang terjadi saat ini antara KPK dengan Polri merupakan langkah kriminalisasi terhadap KPK. Menurut Mestika, ini merupakan kisah lanjutan pertarungan cicak versus buaya.
“Semua komponen masyarakat sipil harus save KPK, terutama di Sumbar sebagai front terdepan gerakan antikorupsi,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Selasa (27/1) kemarin.
Dikatakan Mestika Zed, Presiden sebagai manejer negara mem¬punyai wewenang intervensi dalam kasus ini karena negara dalam keadaan krisis. Selain itu juga menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Semua komponen masyarakat termasuk, LSM, Forum Rektor membela KPK karena hanya itu benteng institusi terakhir untuk menyelamatkan Indonesia,” tutupnya.
Seperti diketahui, banyak pihak menilai permasalahan KPK dan Polri diawali karena Calon Tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut.
Jelang uji kelayakan di DPR RI, beberapa hari selanjutnya, rentetan peristiwa menyerang KPK, mulai foto mesra Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia, pembeberan manuver politik Abraham Samad yang berniat menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo dan puncaknya pe¬nang¬kapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka yang memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.
Kasus terbaru, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait tindakan kriminal atas perampasan kepe¬milikan saham dan aset secara ilegal di PT Desy Timber, Kalimantan Timur.
About the Author
0 comments: